Periode pendaftaran kartu sementara Enforcement Card (E-Kartu) yang akan berakhir pada 30 Juni ini tidak akan dilanjutkan.
Tegas Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Datuk Seri Mustafar Ali berhubung masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja pendatang asing tanpa izin (PATI) dalam program E-Kartu.
Menurutnya, program itu yang dilaksanakan sejak 15 Februari lalu namun hingga kini, hanya 93,473 karyawan PATI yang didaftarkan, dibandingkan target 400.000 hingga 600.000 orang.
"Kita menemukan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja dari golongan PATI ini dalam program E-Kartu dan menunggu saat akhir untuk melakukan pendaftaran.
"Operasi penegakan berkelanjutan dan majikan yang masih ngotot bakal menerima risiko dikenakan tindakan yang tegas," katanya setelah parade berakhirnya pelatihan petugas imigrasi Gred KP19 Seri 2 di Akademi Imigrasi Malaysia, di sini, semalam.
Turut hadir, Wakil Direktur Jenderal Imigrasi (Manajemen), Datuk Abdul Halim Abdul Rahman.
Mustafar mengatakan, mulai 1 Juli ini, pihaknya akan melakukan operasi gerak gempur seluruh negara untuk memastikan tiada PATI yang bekerja dan menetap di negara ini.
"Jika masih ada PATI, kita akan usir. Ini ketegasan Departemen Imigrasi Malaysia dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN). Kami juga tidak akan berkompromi dengan majikan yang tersedia mempekerjakan karyawan PATI, "katanya.
Katanya, majikan yang terdeteksi mempekerjakan PATI dapat dikenakan tindakan berdasarkan UU Imigrasi 1959/63 serta UU Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.
Dalam perkembangan lain, Mustafar menyangkal laporan portal internasional The
Guardian mengenai dugaan tahanan warga Rohingya mendapat layanan tidak memuaskan dan pegawai depot menggunakan kekerasan.
Menurutnya, program itu yang dilaksanakan sejak 15 Februari lalu namun hingga kini, hanya 93,473 karyawan PATI yang didaftarkan, dibandingkan target 400.000 hingga 600.000 orang.
"Kita menemukan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja dari golongan PATI ini dalam program E-Kartu dan menunggu saat akhir untuk melakukan pendaftaran.
"Operasi penegakan berkelanjutan dan majikan yang masih ngotot bakal menerima risiko dikenakan tindakan yang tegas," katanya setelah parade berakhirnya pelatihan petugas imigrasi Gred KP19 Seri 2 di Akademi Imigrasi Malaysia, di sini, semalam.
Turut hadir, Wakil Direktur Jenderal Imigrasi (Manajemen), Datuk Abdul Halim Abdul Rahman.
Mustafar mengatakan, mulai 1 Juli ini, pihaknya akan melakukan operasi gerak gempur seluruh negara untuk memastikan tiada PATI yang bekerja dan menetap di negara ini.
"Jika masih ada PATI, kita akan usir. Ini ketegasan Departemen Imigrasi Malaysia dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN). Kami juga tidak akan berkompromi dengan majikan yang tersedia mempekerjakan karyawan PATI, "katanya.
Katanya, majikan yang terdeteksi mempekerjakan PATI dapat dikenakan tindakan berdasarkan UU Imigrasi 1959/63 serta UU Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.
Dalam perkembangan lain, Mustafar menyangkal laporan portal internasional The
Guardian mengenai dugaan tahanan warga Rohingya mendapat layanan tidak memuaskan dan pegawai depot menggunakan kekerasan.
No comments:
Post a Comment